Keywords: DAMPAK PROGRAM HUTAN,KELESTARIAN HUTAN,REGISTER 19 GUNUNG BETUNG
Subject: Hutan dan kehutanan
Call Number: 634.9 Mul d c.1

Abstrak

Seiring dengan tuntutan terhadap reformasi politik, propinsi Lampung mulai menjalankan program Hutan Kemasyarakatan (IIKM), sebagai solusi dari program pembangunan hutan tidak berhasil melestarikan hutan dan tidak
bersahabat dengan masyarakat lokal (local friendly). Secara konseptual program
HKM ideal dari sisi masyarakat, pemerintah dan sumberdaya alam hutan, tetapi
secara operasional berpotensi terhadap rusaknya sumberdaya alam hutan, dan menimbulkan konflik sosial.

Penelitian tentang dampak program Hutan Kemasyasakatan (HKM) penting untuk dilakukan sehubungan dengan banyaknya anggapan negatif
terhadap pelaksanaan program HKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa masalah yaitu dampak program HKM terhadap kelestarian hutan, integrasi sosial, dan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara metodologis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tingkah laku (behavior approach) dan struktural fungsional konflik, metode penelitian deskriptif kualitatif, dan observasi partisipatif Penelitian dilakukan di dua dusun yang sudah memperoleh sertifikat Hutan Kemasyarakatan (HKM), yaitu dusun Sumber Agung dan Talang Mulya . Pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi. Pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam terhadap
sejumlah informan dengan pedoman wawancara. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan dalam jangka waktu 3 tahun berjalannya program hutan kemasyarakatan di Propinsi Lampung khususnya di Dusun Talang Mulya dan Sumber Agung, belum terlihat dampak yang jelas baik terhadap
ekologi hutan (kelestarian hutan), maupun terhadap kondisi sosial ekonomi
masyarakat (kesejahteraan dan integrasi sosial). Ketidakjelasan dampak program HKM terhadap ekologi hutan itu disebabkan program baru berjalan 3 tahun, jenisjenis tanaman yang ditanam baru berumur sekitar 1-3 tahun.

Bentuk kesejahteraan masyarakat yang nyata dapat dirasakan dengan adanya program HKM adalah berupa rasa aman. Rasa aman oleh penduduk
dianggap sebagai bentuk kesejahteraan yang penting. Dengan rasa aman yang sekarang dimiliki masyarakat di dalam menggarap hutan, merupakan modal bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas hutan. Dalam jangka panjang hal ini
akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Peningkatan kualitas dan kuantitas hutan akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, seperti melalui penarikan retribusi hasil hutan.

Dampak program hutan kemasyarakatan terhadap integrasi sosial secara jelas belum terlihat. Integrasi sosial yang diharapkan semakin tinggi dengan adanya program HKM, yang terwujud pada semakin menurunnya konflik, ternyata dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Program HKM ternyata bukan merupakan program yang terbebas dari konflik seperti konflik antar warga, antar kelompok, dan antar warga dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan.
Konflik antar warga dalam satu kelompok terjadi ketika tingkat penerimaan/pelembagaan program HKM berbeda antara warga yang satu dengan
yang lain. Kondisi ini berakibat pada penyimpangan pelaksanaan program HKM
oleh warga yang satu misalnya masih melakukan penebangan, tidak melakukan
penanaman, melakukan pembakaran. Penyimpangan ini apabila direspon oleh warga yang lain yang sudah menerima pelembagaan HKM, seperti berupa
teguran, himbauan, dalam kenyataannya berakibat pada munculnya konflik. Konflik tersebut biasanya masih terselubung atau muncul tetapi di dalam forum diskusi kelompok. Konflik terselubung terjadi karena penyimpangan yang
dilakukan warga yang lain belum menyentuh secara langsung kepentingan warga yang lain. Apalagi warga yang lain (yang tidak melakukan penyimpangan) merasa enggan (tidak enak) untuk menegur karena yang ditegur adalah tetangga atau
saudara, dan tahu persis bahwa penyimpangan dilakukan karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila penyimpangan seperti tersebut di atas direspon masyarakat dalam bentuk melapor ke pemerintah (Dinas kehutanan)
tetapi tidak memperoleh respon ulang dari Dinas Kehutanan seperti teguran atau sanksi kepada warga yang menyimpang maka yang terjadi adalah konflik antar warga dengan Dinas Kehutanan. Saat penelitian dilakukan, konflik tersebut masih
terselubung atau muncul tetapi dalam bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah.
Konflik antar warga dengan pemerintah sering terjadi ketika warga yang menggarap lahan secara ilegal (tidak dengan program HKM) dekat lokasi warga lain yang terkena program HKM, dibiarkan oleh pemerintah. Konflik yang terjadi
adalah dalam bentuk tidak peduli (acuh) dengan pelaksanaan program HKM, bahkan pada akhirnya ikut melakukan penyimpangan.

Hubungi kami:
DL Name: Lampung University Library
PublisherID: LAPTUNILAPP
Organization: Lampung University
Contact: Perpustakaan Universitas Lampung
Address: Jl.Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1
City: Bandar Lampung
Region: Lampung
Country: Indonesia
Phone: 62-721-706352
Fax: 62-721-706351
Admin Email: dedi[at]unila.ac.id
CKO Email: library[at]unila.ac.id

http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2007-handimulya-1001